Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan
paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah mulai berimbas
positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Penguatan Rupiah
menurut Menko Darmin bisa menjadi indikatornya.
"Sampai paket kedua, Rupiah yang terbawah bersama Malaysia di ASEAN,
plus India. Tapi setelah paket kedua dan ketiga, Indonesia yang
tertinggi," tuturnya dalam Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (9/11).
Melemahnya perekonomian dunia diakuinya membuat minat investasi
melesu. Maka dari itu, pemerintah tengah membuat terobosan kebijakan
agar memudahkan proses investasi demi mengundang penanam modal.
Program utama pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari infrastruktur penghubung, bendungan, hingga ketersediaan pembangkit listrik 35.000 Megawatt.
"Tapi siapa yang mau invest dalam situasi ekonomi seperti ini? Memang harus ada langkah khusus dalam situasi begini," papar Menko Darmin.
Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah memangkas semua hambatan yang akan mengganggu niat investor masuk ke Indonesia. Salah satu yang dibabat habis adalah penghambat dari sisi birokrasi.
"Suatu bisnis pembangkit listrik kalau dikerjakan sekarang, yang paling tidak bisa diprediksi adalah pembebasan lahan. Sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Makanya ada deregulasi secara konsisten dan terus menerus. Memang enggak bisa sekaligus semuanya," ucapnya.
Diakuinya, paket deregulasi perlu waktu untuk dipahami dan diaplikasikan hingga ke akar-rumput. Oleh sebab itu, paket deregulasi dikeluarkan secara bertahap. Pemerintah menyadari, untuk membereskan karut-marut regulasi dan birokrasi di Indonesia, perlu waktu lama.
Program utama pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari infrastruktur penghubung, bendungan, hingga ketersediaan pembangkit listrik 35.000 Megawatt.
"Tapi siapa yang mau invest dalam situasi ekonomi seperti ini? Memang harus ada langkah khusus dalam situasi begini," papar Menko Darmin.
Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah memangkas semua hambatan yang akan mengganggu niat investor masuk ke Indonesia. Salah satu yang dibabat habis adalah penghambat dari sisi birokrasi.
"Suatu bisnis pembangkit listrik kalau dikerjakan sekarang, yang paling tidak bisa diprediksi adalah pembebasan lahan. Sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Makanya ada deregulasi secara konsisten dan terus menerus. Memang enggak bisa sekaligus semuanya," ucapnya.
Diakuinya, paket deregulasi perlu waktu untuk dipahami dan diaplikasikan hingga ke akar-rumput. Oleh sebab itu, paket deregulasi dikeluarkan secara bertahap. Pemerintah menyadari, untuk membereskan karut-marut regulasi dan birokrasi di Indonesia, perlu waktu lama.
Sumber : merdeka.com