Di Malaysia, ada ribuan tenaga kerja Indonesia yang bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Tak sedikit di antara mereka yang bekerja namun tak punya dokumen lengkap alias ilegal.
Kondisi TKI makin terjepit dengan adanya regulasi dari pemerintah Malaysia yang perlahan akan menghentikan subsidi kesehatan bagi warga asing. Akibatnya biaya untuk kesehatan akan semakin mahal untuk TKI.
Merespons kebutuhan tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru lantas membuat klinik kesehatan dengan bekerja sama dengan RS Persada yang dikhususkan untuk TKI.
"Klinik ini dibangun khusus untuk membantu persoalan kesehatan TKI di Johor Bahru dan ini menjadi klinik untuk TKI pertama di Malaysia," kata Konjen Johor Bahru, Taufiqur Rijal sambil menunjukkan klinik tersebut pada rombongan BNP2TKI di kantor KJRI Johor Bahru, Jl Taat, Johor Bahru, Malaysia, Jumat (10/4/2015).
Pada kepala BNP2TKI Nusron Wahid, ia menceritakan awalnya ruangan itu digunakan sebagai musala. Namun karena lokasinya yang berada di bagian imigrasi KJRI, maka klinik ini dibuka hingga pukul 16.00 WIB berbarengan dengan tutupnya jam kerja imigrasi.
Selain persoalan regulasi pemerintah Malaysia, perintah Presiden Jokowi untuk memperhatikan kesehatan para tenaga kerja menjadi alasan kuat klinik ini berdiri.
Asa pun bersambut, ia lalu bekerja sama dengan pihak RS Persada Malaysia yang bersedia menghibahkan peralatan medis dan dokternya untuk klinik tersebut.
Pada 16 Maret 2015, klinik ini resmi dibuka untuk TKI. Menurut Taufiq, adanya klinik kesehatan tentu sangat membantu TKI yang tinggal di Johor Baru khususnya yang ilegal yang tak akan diterima oleh rumah sakit.
"Akhirnya klinik ini bisa beroperasi dan membantu kawan-kawan TKI dengan maksimal," sambungnya.
Ruangan berukuran 6x5 meter itu diisi dengan dipan, dua meja dokter, komputer, timbangan badan dan rak yang berisi obat-obat generik. Tak ada pembedaan antara TKI ilegal dan legal. Selama mereka WNI, maka bisa dilayani.
"Mereka (TKI) bisa datang untuk mengecek penyakit secara gratis. Kami hanya meminta mereka membayar obat," lanjutnya.
Melihat lengkapnya fasilitas itu, Kepala BNP2TKI mencari cara agar TKI bisa dilayani maksimal. Mulai dari ide agar dokter PTT dibawa ke tempat-tempat TKI atau merekan bisa menikmati 'kartu sakti' KIS dan KIP. Menurutnya akan sangat baik jika negara hadir dengan memberikan kemudahan mengakses rumah sakit bagi warga TKI.
"Nanti akan kita usulkan untuk bisa diberikan KIS agar mereka bisa berobat di sini. Harus ada KIS untuk memudahkan mereka," kata Nusron pada Taufik.
Menurut Nusron, klinik itu menjadi harapan baru untuk para pekerja Indonesia di Malaysia. Jika pemerintah mengizinkan agar KIS bisa diberikan harapan bagi para TKI bahwa negara hadir untuk mereka sesuai Nawacita Presiden Jokowi
Sumber : Detik.com