Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah
menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) 1437 H/ 2016 M. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai
kondisi dan perubahan asumsi, terkait belum pastinya jumlah kuota jemaah
haji Indonesia.
Selain itu, anggota DPR dari fraksi PKS ini
mengatakan, terkait pula dengan terterjadinya penurunan harga minyak
dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.
“Pemerintah harus mencermati berbagai kondisi dan perubahan asumsi
tersebut. Bahkan, ke depan, perlu kesiapan yang luar biasa dari
pemerintah dalam menyiapkan perhitungan BPIH untuk berbagai kondisi,”
tegas Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi dengan Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin di DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Selain itu,
Hidayat juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang
melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan
ibadah haji tahun lalu.
“Namun ke depan perlu ada kejelasan dari
pemerintah terkait dengan tender terbuka. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan dan profesionalitas,” jelas Legislator PKS dari
daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.
Sebagai
gambaran, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap mengusulkan besaran
perhitungan BPIH 1437H / 2016M sama dengan tahun lalu, sebesar $2.717
dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp. 13.900.
Sumber : lensaindonesia.com