Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memfokuskan kontribusinya membentuk Badan Cyber
Nasional pada kajian nilai-nilai norma. Sebab, kata Wakil Menteri Luar
Negeri, A.M Fachir, dalam sebuah kerjasama yang dibangun, harus punya
nilai lebih yang membawa manfaat.
"Selain masalah kerja sama teknologi, yang paling penting normal setting. Jadi bagaimana kerjasama itu bisa dimanfaatkan untuk kerjasama (Badan Cyber Nasional) yang bermanfaat juga ke semua orang. Misalnya peningkatan kemajuan ekonomi," kata Fachir di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).
Fachir menjelaskan, Kemlu nantinya juga akan memanfaatkan Badan Cyber Nasional ini untuk memerangi masalah internasional. Pasalnya, tak sedikit masalah inernasional yang kerap kali jadi pekerjaan rumah Indonesia.
"Penanganan yang kontroversi contohnya menangani terorisme, demokrasi, isu human right. Kita memanfaatkan kerjasama itu," ungkap Fachir.
Sementara itu, Fachir juga menjelaskan, Badan Cyber Nasional ini menjadi tanggungjawab bersama. Sebab menurutnya, banyak aspek yang sebenarnya terkandung dalam penanganan cyber security ini.
"Posisi kerjasamanya dilihat nanti keperluannya seperti apa. Cyber crime nasional masih pembahasan. Di dalamnya ada aspek ekonomi dan sosial bisa jadi semua menko punya kepentingan. Mau tidak mau pemangku kepentingan harus masuk," tutupnya
"Selain masalah kerja sama teknologi, yang paling penting normal setting. Jadi bagaimana kerjasama itu bisa dimanfaatkan untuk kerjasama (Badan Cyber Nasional) yang bermanfaat juga ke semua orang. Misalnya peningkatan kemajuan ekonomi," kata Fachir di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).
Fachir menjelaskan, Kemlu nantinya juga akan memanfaatkan Badan Cyber Nasional ini untuk memerangi masalah internasional. Pasalnya, tak sedikit masalah inernasional yang kerap kali jadi pekerjaan rumah Indonesia.
"Penanganan yang kontroversi contohnya menangani terorisme, demokrasi, isu human right. Kita memanfaatkan kerjasama itu," ungkap Fachir.
Sementara itu, Fachir juga menjelaskan, Badan Cyber Nasional ini menjadi tanggungjawab bersama. Sebab menurutnya, banyak aspek yang sebenarnya terkandung dalam penanganan cyber security ini.
"Posisi kerjasamanya dilihat nanti keperluannya seperti apa. Cyber crime nasional masih pembahasan. Di dalamnya ada aspek ekonomi dan sosial bisa jadi semua menko punya kepentingan. Mau tidak mau pemangku kepentingan harus masuk," tutupnya
Sumber : Metrotvnews.com